PASURUAN,kabar99news.com-Polemik Pilkades desa beji terus bergulir dan membias ke berbagai sudut seakan belum tau kemana arah dan dimana harus berhenti.calon pilkades desa beji, Para politikus, tokoh nasional, pemerhati hukum, ipoleksosbudhankam, akademisi, wartawan dan masyarakat awam lainnya saat ini marak mengemukakan komitmen dan statement dalam menyikapi carut-marut perpolitikan didesa beji kabupaten pasuruan (Pilkades) yang sudah mahfum bahwa saat ini adalah era pilkades desa beji tahun 2023 ini terbobrok dengan ketidak hadiran masyarakat desa beji mencapai 2000 orang sepanjang pilkades desa beji.
Rakyat desa beji tidak perlu diajarkan lagi arti berdemokrasi yang bijak dari awal hingga akhir proses pilkades, tatanan sosial masyarakat yang demokratis sudah banyak ditularkan dari preambule UUD’45 dan Pancasila.
Gejolak sosial politik masyarakat yang terjadi akhir- akhir ini adalah dampak akumulasi berbagai sedimen ketidakberpihakan kades kepada rakyat kecil dengan segala arogansi dan egosentris kepentingan ..yang kian menunjukkan keterpurukan mental dan etika para elit politik dan penguasa, justru akan membesarkan api kekecewaan dan kemarahan rakyat banyak. Kisruh ini kian menghangat bak bola salju tatkala gelombang menuntut kejujuran, keadilan harus berhadapan dengan institusi, lembaga dan orang-orang yang tidak peduli dengan sistem demokrasi yang Fairplay. Begitu banyak disodorkan bukti fisik adanya pelanggaran dan kecurangan, begitu gigih disuarakan menuntut kejujuran dan keadilan…namun ibarat membentur tembok cadas.., mereka-mereka kian jumawa. Narasi dan opini para pendukungnya kian gigih agar semua orang menerima penetapan kemenangan jagoannya dengan mengalah secara legowo, karena regulasi yang ada di kabupaten pasuruan sudah tertulis di peraturan bupati (PERBUP) bahwa kalah ya kalah tidak boleh protes hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di kabupaten pasuruan sudah punah.
Kades pemenang sudah dilantik upaya menegakkan demokrasi di kabupaten pasuruan oleh calon kades beji no 1 (uswatun jamilah) terus berlanjut melalui PTUN dan Inspektorat jenderal kemendagri dengan tujuan menegakkan demokrasi di desa beji kabupaten pasuruan.
Persoalan mendasarnya bukan pada menang kalahnya.., cara dan proses kemenangan yang diyakini diraih secara licik dan tidak Fair itulah yg ingin ditelanjangi secara terbuka agar rakyat tahu bahwa untuk memimpin desa beji yang luas ini tidaklah boleh orang sembarangan, ada tugas mulia mengemban visi misi desa beji,Bangsa dan Negara yang merdeka dan berkemajuan serta menjunjung tinggi hukum. Membiarkan keadaan ini sebagaimana niat mereka ini ibarat memelihara api dalam sekam, yang akan menjadi bumerang yang menggiring timbulnya Permesta. Untuk sangat dipahami dan diketahui oleh para pendukung calon yang sudah di justif menang meski diumumkan panitia pilkades.., Suara-suara ketidakpuasan rakyat desa beji saat ini bukanlah semata-mata karena rilis suaranya rendah., hal ini Karena mereka sudah Muak dengan ketidak-transparanan dan ketidak-netralan Panitia pilkades desa beji, kecurangan panitia lembaga penyelenggara dan tabrak regulasi semaunya, kesemuanya itu tidak mungkin bisa berjalan sendiri-sendiri, tentulah dibawah garis komando salah satu calon yang kuat dan ambisius.
Janganlah merasa sok paling pinter namun menafikan azas kemanusiaan yang adil dan beradab …. jika beji ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak menghargai arti musyawarah dan mufakat, kebebasan mengeluarkan pendapat, tidak mempunyai visi kemakmuran, kemajuan yang cerdas dan mandiri..maka alamat rakyat akan terbuang dan terjajah di tanah kelahiran sendiri..(usj)